Samakan Persepsi Pelaporan, Desa Kembang Manis Gelar Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Aplikasi

BuliranNews. Bengkulu Utara – Untuk menyamakan persepsi dalam pelaporan dan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 10 Tahun 2022 tengang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa maka desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan Bimbingan Teknis dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu.

Read More

Kepala Desa Kembang Manis, Anton dalam sambutannya, Jumat (17/12/2022) mengatakan  dengan adanya Bimtek ini diharapkan perangkat desa dapat lebih memahami dan menyamakan persepsi aparatur dalam perlaporan.

“Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan-kasalahan yang dilakukan Kasi dan Kaur berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sedangkan narasumber sebagai pemateri dalam bimtek ini adalah Fahmi Riza S.IP dari Dinas  PMD Kabupaten Bengkulu Utara.

Fahmi Riza dalam pemaparannya menyampaikan perlunya desa memiliki teamwork yang solid, perencanaan yang matang, melakukan review terhadap RPJMDes maupun RKPDes disesuaikan dengan peraturan prioritas penggunaan dana, melakukan review kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan. Desa harus berubah, menyesuaikan dengan era sekarang serta menjalankan tata pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa desa dan mengupas tentang Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengadaan barang dan jasa di desa yang sudah ditetapkan mulai bulan 18 Februari tahun 2022. Beliau menyampaikan mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai tahap pelaporan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa. Juga disampaikan kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa.

Baca Juga  RSUD Mukomuko Siap Tingkatkan Pelayanan Terhadap Kesehatan Masyarakat Mukomuko

“Dengan dilaksanakannya bimtek ini diharapkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa dapat berjalan dengan lancar dan teradministrasi secara tertib dan transparan,” ujarnya.

Disamping itu perangkat desa juga harus bisa memahami tata cara Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Desa.

Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana definisi yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU hal, diantaranya definisi, kewenangan, hak dan kewajiban, penyelenggaraan desa, hingga keuangan desa. Terkait dengan keuangan desa, dalam hal ini dana desa, Permendes No 5 Tahun 2015 menyebutkan mengenai definisi dana desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, atau jika disederhanakan, dana desa merupakan seluruh dana yang dikelola dan dikeluarkan melalui APBDes. Sumber pendapatan dana desa, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa berasal dari :

Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa:

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  • Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  • Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
Baca Juga  Cegah Stunting, Pemdes Retes Bagikan PMT untuk Balita Dan Ibu Hamil

Pendapatan Desa yang sah.

 Fungsi sumber-sumber dana desa tersebut diantaranya dipergunakan untuk mendukung kewenangan yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Edi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *