Komisi III DPRD Bengkulu Utara Hearing Bersama PT.SIL Terkait Amdal

Komisi III DPRD Bengkulu Utara Hearing Bersama PT.SIL Terkait Amdal

BuliranNews. Argamakmur– Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Senin, (26/9/2022)  kembali melakukan hearing dengan manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) karena berdasarkan izin lokasi yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Utara, kebun utama PT. SIL dengan Nomor  HGU 52 dan 62 itu seluas 3400 Ha. Dokumen lingkungan yang digunakan seharusnya AMDAL.

Ketua Komisi III, Fitra Martin, mengatakan, berdasarkan izin lokasi yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Utara, kebun utama PT. SIL dengan Nomor  HGU 52 dan 62 itu seluas 3400 Ha. Dokumen lingkungan yang digunakan seharusnya AMDAL. Namun, nyatanya SIL masih menggunakan UKL-UPL sehingga kuat dugaan pihak PT. SIL belum memiliki dan mengurus AMDAL di kawasan perkebunan sawit register 71 Air Bintunan.

Read More

“Komisi III mempertanyakan persoalan HGU yang bersinggungan dengan kawasan lahan register 71 Air Bintunan, pihak SIL pun mengakui bahwa mereka telah memanfaatkan lahan kawasan yang dimaksud,” katanya.

Ia menambahkan PT SIL berdalih telah mendapat restu pusat dan juga kawasan register 71 telah diturunkan statusnya menjadi hutan produksi konversi (HPK).

Untuk itu Komisi III mempertanyakan detail sejak kapan PT. SIL diperbolehkan memanfaatkan register 71 beserta dokumen legalitasnya.

Menariknya  ketua Komisi III juga mempertanyakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atas pelaksanaan dokumen lingkungan, dan monitoring batas wilayah. Pihak DLH terkesan tertutup, bahkan beberapa kali mencoba mengubah fokus pembicaraan.

“Pihak DLH hanya mengawasi yang di dalam (lahan SIL. Red). Soal yang diluar batas itu ada pihak lain yang berwenang mengawasi,” ungkap Fitra.

Baca Juga  Gubernur Lantik Wajah Baru Isi Jabatan Eselon II Pemprov Bengkulu

Sementara itu pihak PT SIL mengakui telah memanfaatkan kawasan register 71 Air Bintunan dengan dalih telah mendapatkan restu dari pusat, serta telah diturunkan statusnya menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK).

“Kita telah mendapat restu dari pihak pusat untuk manfaatkan 628 Ha lahan di kawasan register 71Air Bintunan,” ujar General Manager Kebun PT. SIL Heru.

Lanjut Heru, Manager Legal PT. SIL, Petrus Silaban, pihaknya merupakan salah satu dari 140 perusahaan se-Indonesia yang tertera dalam surat sekretariat jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendapatkan persetujuan memanfaatkan kawasan hutan melalui skema PP No. 24 tahun 2021. (Adv)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *