Komisi I DPRD BU Panggil Kepala BKPSDM Untuk Klarifikasi Pencoretan Anggaran P3K

Komisi I DPRD BU Panggil Kepala BKPSDM Untuk Klarifikasi Pencoretan Anggaran P3K

BuliranNews. Argamakmur  – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara memanggil Kepala  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait pencoretan anggaran P3K pasca unjuk rasa tenaga honor di DPRD Bengkulu Utara, Senin (10/10/2022) siang.

Dalam aksi unjukrasa beberapa waktu lalu tenaga honorer menuntut agar dimasukan dalam pendataan P3K.

Read More

Apalagi saat ini isu berkembang jika pencoretan anggaran P3K itu dilakukan oleh Komisi I bukan oleh BKPSDM.

Ketua Komisi I Hasdiansyah mempertanyakan kenapa pada saat rapat Banggar, pihak TAPD tidak mempertahankan anggaran P3K itu bila sifatnya memang penting maka dari itu kita memanggil  Kepala BKPSDM untuk meluruskan informasi yang beredar yang menyebut Komisi I yang mencoret anggaran tersebut.

“Jita melakukan klarifikasi mengenai tudingan tersebut yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM apa yang disampaikan diluar itu bukan Komisi I yang mencoret, yang berkaitan dengan P3K itu di finalisasi rapat Banggar dengan TAPD yang mencoret itu yang perlu kami luruskan dengan media,” tukasnya.

Ia menjelaskan intinya Dewan menerima aspirasi dari demonstran berkaitan dengan pengembalian anggaran penerimaan P3K.

“InsyaAllah dalam 2-3 hari ini ada solusi dan akan dianggarkan kembali untuk diadakan P3K,” imbuh Hasdiansyah.

Menurut dia berkembangnya informasi yang menyebut Komisi I sebagai pihak yang mencoret anggaran terjadi karena adanya miskomunikasi.

“Hal ini hanya terjadi diskomunikasi saja sewaktu hearing, sampainya di finalisasi itu ada diskomunikasi saja karena mereka tidak bisa hadir,” singkat Hasdiansyah.

Baca Juga  Pemkot Janji Akan Tambah Alat Damkar Untuk Meningkatkan Kinerja

Sementara itu Sekretaris Komisi I Dwi Tanto mengatakan, sudah jelas bahwasannya keinginan para tenaga honor sudah diproses. “Mungkin dalam waktu dekat akan ada hasil yang seperti mereka harapkan. Pengembalian anggaran tersebut sebatas dengan pengajuan kemarin 350 juta”, jelasnya.

Lanjutnya, anggaran yang dicoret di BKPSDM itu mungkin ada beberapa yang dicoret, yang dikembalikan nantinya anggaran penerimaan P3K. “Khusus itu dan sedang berproses, untuk yang lain belum ada pembahasan sejauh itu, fokus kita anggaran penerimaan P3K,” tukasnya.

Ditegaskannya, tujuan Komisi I memanggail BKPSDM untuk mencari solusi bagaimana menyikapi hal yang telah terjadi di finalisasi. Hearing dengan BKPSDM, kata dia, tidak bertendensi untuk menyalahkan siapa-siapa.

“Tujuan kita disini untuk meluruskan hal yang terjadi diluar dan mencari solusi yang terbaik agar ini lebih jelas dan mereka tenaga honor tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tandas Dwi. (Adv)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *