Komisi III DPRD Bengkulu Utara Pertanyakan Kelengkapan AMDAL PT PMN

Komisi III DPRD Bengkulu Utara Pertanyakan Kelengkapan AMDAL PT PMN

BuliranNews. Bengkulu Utara – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Pitra Martin mempertanyakan kelengkapan izin lingkungan termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik PT Putra Maga Nanditama (PMN) karena PT tersebut sudah  lama beroperasi di Kabupaten Bengkulu Utara.

“PT PMN sudah lama beroperasi di Kabupaten Bengkulu Utara namun diduga kuat AMDALnya belum terbit sehingga ketika Anggota DPRD Bengkulu Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi usaha dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD pihak PT tidak dapat menunjukan izinnya,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Pitra Martin, Sabtu (20/8/2022).

Read More

Ia menambahkan pihak PT PMN sudah dua kali mangkir saat kita undang Rapat Dengar Pendapat di gedung rakyat sehingga menimbulkan asumsi publik terkesan ada yang ditutupi oleh pihak PT PMN. Kita ingin melihat kelengkapan dokumen AMDAL dan izin lingkungan yang dimiliki PT PMN.

Menurut Pitra Martin, sebagai wakil rakyat dirinya meminta Dirut PT PMN hadir dalam RDP di gedung rakyat ini. Jelaskan apa yang menjadi sorotan publik agar tidak menjadi asumsi liar.

Dugaan dan kecurigaan pihaknya, diperkuat dengan adanya kunjungan kerja pihak Dinas LHK Pemprov Bengkulu, tim Amdal dan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu ke areal tambang milik PT PMN beberapa waktu lalu.

Padahal, menurut Pitra Martin persetujuan lingkungan itu seharusnya merupakan kegiatan yang harus dilakukan di fase awal, sebelum perusahaan melakukan aktivitas penambangan.

Baca Juga  Bupati BS Serahkan SK P3K Kepada 129 Guru Honorer

“Amdal diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan/aktivitas. Tujuan dan sasaran Amdal tersebut untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan/aktivitas dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak,” urainya.

Selain itu, denda ganti rugi yang dibayar beberapa hari yang lalu atas kerusakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada lokasi IUP PT PMN, sebagai dampak dari operasi IUP PT PMN juga dipertanyakan oleh Pitra Martin.

“Mereka tidak menjadikan Amdal sebagai pedoman beraktivitas. Jelas itu menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” urainya.

Selanjutnya, DPRD Bengkulu Utara telah menjadwalkan RDP untuk ke tiga kalinya mengundang Dirut PT PMN agar hadir pada Senin mendatang (22/8/2022) pukul 14.00 WIB di gedung rakyat.

“Kita berharap Dirut PT PMN dapat meluangkan waktu dan hadir, menjelaskan persoalan yang ada agar semua menjadi terang benderang,” ujarnya.

Terpisah, hingga berita ini diterbitkan, RezaYudisaputra KTT PT. PMN dan Halmet Julianto HR PT PMN ketika diminta konfirmasinya melalui pesan singkat whatshapp tak merespon dan hanya dibaca saja.

Sebagai informasi, Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Utara, pernah meminta IUP PT PMN kepada PTSP Provinsi dan ESDM Provinsi yang diterbitkan kementrian sampai saat ini belum mendapatkannya karena dianggap bukan kewenangan DPMPTSP Kabupaten, termasuk mengundang Pihak pimpinan PT PMN di Bengkulu Utara untuk membawa dokumen keabsahan IUP, pihak DPMPTSP juga tidak mendapatkannya. (Adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *