Ombudsman Minta Menteri Pertanian Segera Cabut Permentan No 10 Tahun 2022

anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika (tengah) didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu, Herdi Puryanto (kiri) menggelar konfrensi pers terkait hasil kunjungan Ombudsman RI terhadap pemetaan saran dan tindakan korektif Ombudsman RI terkait CBP, Pupuk, Sawit dan BBM di Provinsi Bengkulu (rie)

BuliranNews.Kota Bengkulu – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika meminta agar Menteri Pertanian untuk segera mencabut Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tatacara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian karena sangat merugikan petani terutama petani sawit dan karet di Bengkulu tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Kita sudah melakukan peninjauan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi wilayah Bengkulu di Gudang Lini III PT Pupuk Indonesia di Jalan RE Martadinata, Kel Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu pada Rabu (28 September 2022) lalu,” katanya saat konfrensi pers dengan insan media di kantor  Ombudsman Perwakilan Bengkulu, Jumat (30/9/2022).

Read More

Ia menambahkan berdasarkan hasil peninjauan Ombudsman realisasi pupuk urea awal tahun hingga September 2022 mencapai 18.793 ton atau naik setara 75 persen.

Sedangkan alokasi pupuk jenis urea mengalami peningkatan dari 27.739 menjadi 31.228 ton atau setara 113 persen sementara untuk jenis NPK dari 25.782 ton menjadi 28.392 ton atau setara 110 ton.

“Artinya berdasarkan peninjauan kita ke gudang pupuk alokasi pupuk untuk petani mencukupi malah stok pupuk digudang cukup banyak,” katanya.

Namun ketika tim ombudsman bersama tim PT Pupuk Indonesia menggelar diskusi dengan petani dan distributor di Kabupaten Seluma ditemukan hal berbeda dimana petani terutama petani sawit mengeluhkan tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi karena terkendala Permentan nomor 10 tahun 2022 yang hanya mengakomodir 9 komoditas yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao.

Baca Juga  Hasanudin Adnan Dikukuhkan Sebagai Ketua DPW PKDP Bengkulu MAsa Bhakti 2021 - 2026

Yang menjadi pokok permasalahan saat ini adalah mayoritas petani di Bengkulu merupakan petani sawit dan karet sedangkan kedua komoditas tersebut tidak termasuk kedalam 9 komoditas tersebut.

Untuk itu Yeka meminta kepada Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang keberadaan Permentan No. 10 tahun 2022 karena disetiap wilayah pemetaan pertaniannya berbeda, tidak bisa aturan di pulau jawa yang mayoritas petani palawijaya diterapkan di pulau sumatera yang mayoritas petani sawit dan karet. Hal berbeda tentu juga terjadi di pulau lainnya seperti pulau Kalimantan, Sulawesi, papua dan lainnya.

Dengan adanya Permentan nomor 10 tersebut petani sangat di rugikan apalagi saat ini terjadi penurunan harga TBS, karet dan dipicu kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok sehingga petani seperti sudah jatuh tertimpa tangga.

Kedepan dirinya berharap penyaluran pupuk subsidi harus lebih mudah dan dapat di pertanggung jawabkan.

Selain pencabutan Permentan no 10 tahun 2022, Ombudsman juga meminta agar Kementerian Pertanian juga melakukan revisi terhadap Permentan no 28 tahun 2022 pasal 7, hal 23 tentang komponen Harga Pokok Penjualan (Red)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *