Bawaslu Kota Gelar Sosialisasi Dan Implementasi Verifikasi Penetapan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu mengadakan Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu pada tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan Parpol calon Peserta Pemilu di Pemilihan Umum 2024.

BuliranNews. Kota Bengkulu – Untuk melakukan tindakan pencegahan dan  terjadinya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada November 2024 mendatang maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu mengadakan Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu pada tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan Parpol calon Peserta Pemilu di Pemilihan Umum 2024.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri unsur Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, pers dan akademisi yang digelar di Hotel Splas, Kamis (22/9/2022).

Read More

Kordiv Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Bengkulu,  Mico Yudhistira SH mengatakan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.

“Kegiatan ini mengacu pada Peraturan KPU RI Nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah,” katanya.

Ia menambahkan dalam kegiatan ini Bawaslu mengajak seluruh tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, pers, kepolisian, TNI dan ASN untuk ‘duduk bareng’ melakukan Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu pada tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan Parpol calon Peserta Pemilu di Pemilihan Umum 2024.

“Di era ini, Bawaslu mengubah paradigma kelembagaan, bukan penindakan tetapi pencegahan,” ujarnya.

Mico menjelaskan fokus tugas Bawaslu menurut Undang-undang yakni melakukan pencegahan, pengawasan, mengawasi pelaksanaan peraturan PKPU. Bawaslu hadir untuk mengingatkan KPU terhadap kelalaian atau ketidakcermatan KPU dalam menyelenggarakan tahapan dan teknis Pemilu 2024 sehingga Bawaslu dan PKPU bisa berjalan secara beriringan.

Baca Juga  Raden Said Terpilih Jadi Kades Lubuk Gading Dalam Pilkades Serentak Bergelombang 2022

Dalam proses verifikasi administrasi, lanjut Mico ada potensi pelanggaran administrasi serta potensi pelanggaran sengketa. Maka dari itu tugas dari Bawaslulah untuk melaksanakan serta mengawasi verifikasi administrasi.

Pada kesempatan tersebu, wartawan Buliran mempertanyakan dampak kenaikan harga BBM sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkhususnya di Kota Bengkulu apalagi, perekonomian masyarakat belum pulih pasca pandemi Covid 19 dan pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM namun yang menjadi pertanyaan pemerintahan melalui kelurahan membagikan blangko kepada setiap RT untuk diisi masyarakat agar diusulkan menerima bantuan BLT BBM tersebut.

Selain melampirkan foto kopi KK dan KTP suami istri juga wajib melampirkan fotokopi KK dan KTP dua orang saksi, dengan pengumplan fotokopi KK dan KTP tersebut  bisa disalahgunakan baik oleh partai politik maupun calon kepala daerah dalam pencalonannya.

Menyikap hal tersebut, Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu, Mico Yudhistira mengucapkan terima kasih atas masukannya dan Bawaslu sebagai badan pengawasan Pemilu akan melakukan pengawasan terhadap pengumpulan KTP tersebut.

Mico menjelaskan saat ini tahapan pemilu sudah masuk dalam proses termin ke – dua yakni verifikasi partai dan akan berakhir pada 12 Oktober mendatang.

Disamping itu Mico menghimbau kepada seluruh masyarakat jika namanya dicatut oleh Parpol peserta pemilu atau calon kepala daerah dapat melaporkanya langsung ke KPU atau Bawaslu.

Untuk mengecek nama terdaftar di keanggotaan Parpol dapat mengecek langsung di
https://infopemilu.kpu.go.id  
(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *