Ombudsman Bengkulu Selenggarakan Workshop Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 Dengan Metode Hybrid

Ombudsman Bengkulu Selenggarakan Workshop Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 Dengan Metode Hybrid

BuliranNews. Bengkulu – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Workshop Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Rabu (03/08) bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, baik dari pemda provinsi, kabupaten, dan kota dengan metode hybrid. Perwakilan pemerintah daerah yang hadir secara tatap muka berjumlah 22 orang dan peserta yang hadir secara daring melalui aplikasi zoom sebanyak 145 orang.

Read More

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto, SE mengatakan penilaian ini merupakan bagian dari upaya pencegahan maladminsitrasi dan pengawasan pelayanan public kepada pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga.

“Penilaian ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah, kementerian dan, lembaga untuk berbenah dan selalu melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi akan memberikan jaminan kenyamanan bagi para pengguna layanan,” ujar Herdi.

Herdi berpesan agar pemerintah daerah untuk segera mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 ini.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Ade Bardiyanto, ST, M.A.P mengatakan bahwa penilaian tahun ini berbeda dengan penilaian tahun-tahun sebelumnya.

Apabila pada tahun-tahun sebelumnya hanya melihat ketersediaan standar pelayanan maka pada tahun ini akan dilihat bagaimana kompetensi penyelenggara, sarana dan prasarana, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

“Dengan semakin kompleksnya hal yang dilihat, diamati dan dinilai maka diharapkan hasilnya kan benar-benar menggambarkan pelayanan public dari penyelenggara layanan yang menjadi objek penilaian, tutup Ade”.

Baca Juga  Siapa Yang Harus Disalahkan Terkait Pergub 31

Dalam acara tersebut turut hadir narasumber dari eksternal yaitu Kepala Prodi Administrasi Publik Fakultas FISIP Universitas Bengkulu, bapak Suratman, S.IP, M.Si.

Sebagai catatan bahwa pada tahun 2021 yang lalu, lima pemerintah daerah di provinsi Bengkulu sudah mencapai zona hijau dan 6 pemerintah daerah lainnya masih berada di zona kuning. (AB)

Leave a Reply

Your email address will not be published.