Gubernur Bengkulu : Pemerintah Tidak Larang Ekspor CPO

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (tengah) usai Rapat Koordinasi Fiskal, Ekonomi Moneter Regional Bengkulu Triwulan I (Satu) Tahun 2022 di Provinsi Bengkulu, Selasa (26/4/2022).

BuliranNews. Kota Bengkulu – Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah meluruskan jika pemerintah tidak pernah melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) tetapi yang dilarang ekspor tersebut adalah Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Palm Olein atau bahan baku minyak goreng, hal itu diungkapkan setelah mendapatkan edaran dari Dirjen Perkebunan terkait hal ini.

“Presiden bukannya melarang ekspor CPO, tetapi melarang bahan baku minyak goreng (RDB palm olein). Itu yang dilarang untuk diekspor,” jelas Gubernur Rohidin usai Rapat Koordinasi Fiskal, Ekonomi Moneter Regional Bengkulu Triwulan I (Satu) Tahun 2022 di Provinsi Bengkulu, Selasa (26/4/2022).

Read More

Ia menambahkan produk turunan dari TBS itu kan banyak, jadi bukan CPO-nya yang dilarang tapi RDB palm olein.

Rohidin sangat menyayangkan kendali larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng belum resmi berlaku namun  harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu sudah mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya berkisar Rp 3.200 per kg  turun menyentuh harga Rp 2.000 per kg di tingkat pabrik.

Untuk itu beliau menghimbau pabrik tidak seharusnya menurunkan harga TBS secara sepihak karena CPO tidak dilarang untuk dilakukan ekspor, melainkan RDB palm olein yakni bahan baku minyak goreng.

“Pabrik harus mematuhi kesepakatan harga TBS yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan tim penetapan harga TBS pada tingkat provinsi Bengkulu,” pinta Gubernur.

Kalaupun akan dilakukan koreksi harga karena ada pelarangan RDB palm olein untuk di ekspor atau bahan baku minyak goreng, maka penurunan harga TBS harus secara proporsional berdasarkan produk turunan TBS mana yang tidak boleh diekspor.

Baca Juga  Wabup Sampaikan Nota Pengantar  KUPA PPAS

“Akan kita keluarkan surat edarannya dan kami minta masing – masing pabrik CPO yang ada di Bengkulu untuk mematuhi bentuk surat edaran ini, karena ini sebagai bentuk bagaimana ekonomi daerah ini bisa berjalan dengan baik,” tegas Gubernur Rohidin.

Terkait Rapat Koordinasi Fiskal, Ekonomi Moneter Regional Bengkulu, dari beberapa poin – poin yang dipaparkan, perekonomian provinsi Bengkulu menunjukan angka mengembirakan. Di mana pada akhir periode 2021 menunjukan perkonomian tumbuh 3,24 persen di atas rata – rata di Sumatera.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik menjadi 79,58 triliun dengan trend inflasi selalu berada diatas capaian nasional selama momen pemulihan, yakni 2,83 year on year. Selain itu Provinsi Bengkulu masuk kedalam 11 provinsi dengan nilai pemulihan ekonomi terbaik pasca Covid-19 di angka 62.1. (Adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *