Dewan Minta Pemkot Jamin Hak Petugas Kebersihan

Komisi II DPRD Kota Bengkulu kunjungi DLH Kota Bengkulu

BuliranNews, Kota Bengkulu– Komisi II  DPRD Kota Bengkulu meminta agar Pemerintah Kota Bengkulu menjamin hak para petugas kebersihan yang ada di Kota Bengkulu karena petugas kebersihan “pasukan orange” merupakan ujung tombak demi terciptanya kota Bengkulu yang bersih dan asri, hal ini disampaikan ketika inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi II ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Peran petugas kebersihan sangat vital demi terciptanya kota Bengkulu yang bersih dan asri dan para petugas kebersihan setiap harinya selalu  membersihkan jalan dari sampah yang berserakan,” kata Sekretaris Komisi 2, Ronny PL Tobing, Senin (4/4/2022).

Read More

Ia menambahkan untuk memastikan hak para petugas kebersihan terjamin  maka anggota Komisi II melakukan sidak ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

Ronny juga mengatakan petugas kebersihan memiliki jam kerja yang tidak normal serta memiliki beban kerja ddengan resiko tinggi, untuk itu perlu adanya jaminan dari Pemerintah Kota melalui OPD terkait.

“Mereka ini sudah diharuskan bekerja sewaktu kita masih tidur terlelap. Membersihkan Kota agar rapi dan bersih. Sudah seharusnya hak mereka juga dijamin dengan baik oleh Pemda. Gaji mereka sudah harus setara dengan PTT di OPD lain yang memiliki beban risiko”, ujar Ronny.

Selain itu Ronny juga meminta Pemkot memperlakukan petugas kebersihan secara manusiawi. Karena dengan adanya mereka maka setiap ruas-ruas jalan utama akan selalu bersih setiap paginya.

Selain persoalan hak petugas kebersihan, sidak ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait dugaan pungli terkait permintaan pemotongan pohon di pinggir jalan umum. Selain itu dewan juga menyoroti armada DLH yang banyak sudah tidak layak pakai.

Baca Juga  Komisi II DPRD Kota Bengkulu Cek Kesejahteraan Pegawai dan PTT Di PBK

Sementara itu, Sekretaris DLH Catur Setiadi mengatakan pihaknya tidak ada melakukan pungutan retribusi tersebut. Namun jika terdapat oknum-oknum yang melakukan hal tersebut, masyarakat diminta melapor ke pihak DLH atau aparat penegak hukum yang berwajib.

“Sebenarnya tidak ada aturan-aturan tersebut. Namun untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke UPTD Pertamanan, apakah ada aturan-aturan yang mengatur hal tersebut,” jelasnya.(Adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *