Bapemperda DPRD Kota Bengkulu tuntaskan pembahasan tentang PBB P2

Bapemperda DPRD Kota Bengkulu bersama Tim Legislasi Daerah Pemkot Bengkulu dan Tim Ahli DPRD Kota Bengkulu akhirnya menuntaskan pembahasan terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Senin (22/11/21).

BuliranNews, Kota Bengkulu – Setelah melakukan mekanisme pembahasan yang cukup alot dan lama, Bapemperda DPRD Kota Bengkulu bersama Tim Legislasi Daerah Pemkot Bengkulu dan Tim Ahli DPRD Kota Bengkulu akhirnya menuntaskan pembahasan terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Senin (22/11/21).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bengkulu Imran Hanafi menyebut Bapemperda mendukung Revisi Perda PBB P2 dalam rangka mendapatkan nilai obyek tanah dan bangunan yang obyektif dengan menggunakan pendekatan nilai rata-rata transaksi, pemanfataan, letak dan lain sebagainya.

Read More

Namun Bapemperda menegaskan revisi Perda PBB P2 ini harus dilakukan secara berkeadilan serta tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Bapemperda juga meminta OPD teknis dapat melakukan upaya persuasi agar masyarakat dapat membayar PBB dengan tertib dan tepat waktu. menurut Imran, dengan aktif membayar PBB , maka masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam pemkot Bengkulu.

“Kewajiban membayar pajak tentunya akan menimbulkan hak untuk menikmati pembangunan,” tutupnya. (Adv)

Baca Juga  Anggota DPD RI Minta Pemerintah Tunda PPN Pertanian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *