Komisi I DPRD Kota Bengkulu Terima Pengaduan Guru Terkait Terhambatnya Pembuatan Sertifikat Rumah Dinas

Komisi I Terima Pengaduan guru

BuliranNews, Kota Bengkulu – Komisi I DPRD Kota Bengkulu menerima pengaduan guru terkait terhambatnya pembuatan sertifikat rumah dinas guru yang terletak di jalan Kapuas V Lingkar Barat, Untuk memenuhi tuntutan guru tersebut komisi I DPRD kota Bengkulu kembali menggelar RDP dalam rangka memastikan kejelasan status hak kepemilikan tanah seluas 2,6 hektare tersebut, Rabu (02/02/22).

Menurut Kabag pemerintah, Rakhmat Novar berdasarkan keterangan perwakilan Andrianto Suliawan selama pemegang sertifikat induk atas tanah tersebut, pada tanggal 6 agustus 1984 Andrianto Suliawan melepaskan hak sebagian tanah miliknya kepada pemerintah daerah tingkat II kotamadya Bengkulu.

Read More

Tanah seluas 1,3 hektare tersebut bersertifikat nomor 75. Sementara sisanya tetap menjadi hak milik Andrianto yang diterbitkan dalam sertifikat nomor 78.

“Yang pegang sertifikat induk itu pak Andrianto Suliawan seluas 2,6 hektare. Tanggal 6 Agustus 1984 diserahkan ke pemda kotamadia Bengkulu seluas 1,3 hektar sisanya tetap menjadi hak milik bapak Andrianto” ucap Rakhmat.

Sementara itu, Kabid aset Jimmi Harison mengaku sampai saat ini pemkot Bengkulu belum memiliki data terkait penyerahan hak atas tanah tersebut. Catatan mengenai status kepemilikan tanah tersebut juga tidak tercatat dalam SIMDA Aset Kota Bengkulu.

“Kami belum bisa memasukkan status tanah tersebut apakah aset pemerintah kota atau bukan karena sampai saat ini belum masuk dalam SIMDA” ujarnya.

Sedangkan pihak BPN kota Bengkulu yang diwakili oleh Syafrianto memastikan pihaknya baru dapat mengeluarkan sertifikat resmi dan hak milik atas tanah tersebut jika ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa memang ada penyerahan hak atas tanah dari Andrianto kepada pemkot Bengkulu.

Baca Juga  Ombudsman RI Soroti Fenomena Minyak Goreng Langka

“kalau ada surat pernyataan yang mengatakan tanah tersebut memang sudah diserahkan kepada pemkot dan statusnya legal aset pemkot, maka kami dapat mengeluarkan sertifikat hak milik, kita tentu harus berhati-hati dan tertib adminitrasi.” Paparnya.

Setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait, ketua komisi I Zulkarnain Teuku yang memimpin rekan-rekannya yang lain, menurut pelepasan hak milik dari Andrianto kepada pemkot Bengkulu secara historis dan dapat memastikan bahwa tanah tersebut digunakan untuk lokasi pembangunan rumah dinas guru .

Teuku menyarankan pemkot dan BPN proaktif dalam mengukur ulang tanah tersebut. Komisi I juga menyarankan agar BPN melakukan pengembalian batas tanah sesuai dengan koordinat yang tertera didalam sertifikat tersebut serta mendesak pemkot  untuk mengambil pernyataan resmi Andrianto atau kuasa hukumnya mengenai pelepasan hak milik tanah seluas 1,3 hektare yang digunakan sebagai lahan rumah dinas guru.

“ Kita beri waktu selama seminggu kedepan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan untuk bekerja sehingga dalam rapat selanjutnya persoalan ini sudah dapat kita selesaikan.” tutup Teuku. (Adv)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *