Anggota DPD RI Minta Pemerintah Tunda PPN Pertanian

Anggota DPD RI Perwakilan Bengkulu, Sultan B Najamudin

BuliranNews.Bengkulu –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah  (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dalam melakukan pemungutan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) produk pertanian karena masih impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Kami memaklumi pilihan pemerintah menetapkan kebijakan pajak secara progresif hingga pada komoditas pertanian. Pada komoditas tertentu, khususnya perkebunan dan kehutanan, saya kira itu wajib,” kata Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (11/4/2022).

Read More

Ia menambahkan namun jika PPN itu dikenakan pada komoditas pangan yang notabene masih impor, rasanya kebijakan ini harus ditinjau kembali.

Menurut Sultan, komoditi pertanian pangan seperti jagung, singkong, dan lainnya adalah produk yang hingga saat ini belum sepenuhnya mampu diproduksi secara efektif dan efisien oleh petani Indonesia. Sehingga, belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Oleh karena itu, jangan sampai kebijakan itu justru menjadikan produktivitas produk-produk pertanian tersebut semakin anjlok,” katanya.

Sultan menegaskan, dirinya mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas produk pangan dengan berbagai subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian selama ini. Hanya saja, sambung dia, faktanya petani Indonesia belum terlalu perform dan menunjukan hasil panen yang optimal.

“Itulah sebabnya, kami ingin pemerintah lebih selektif dalam menentukan objek pajak dalam konteks produk pertanian ini,” kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Jika skala usaha pertaniannya adalah industri, Sultan mengatakan, tentu tidak masalah. Namun untuk petani gurem, dia meminta, adanya peninjauan aturan lagi.

“Harus diseleksi secara tepat kelompok mana saja yang dikenakan pajak. Jangan dipukul rata. Kami khawatir, aturan pajak ini akan berdampak langsung pada meningkatnya inflasi bahan pangan dan dalam jangka panjang signifikan menekan nilai tukar petani,” tutupnya.

Baca Juga  Teungku : Satgas Harus Bertindak Cepat Antisipasi Penyebaran Covid 19

Diketahui, pemerintah resmi menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan hasil pertanian tertentu mulai 1 April 2022.

Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, terdapat setidaknya 41 komoditas hasil pertanian yang dikenakan PPN. (**)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *