FMMB Siap Gugat Pergub 31 Ke PTUN Dan Melaporkannya Ke Mendagri

Forum Media Massa Bengkulu (FMMB) menggelar aksi Demonstrasi pencabutan Pergub No 31 Tahun 2021 di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu

BuliranNews, Bengkulu – Forum Media Massa Bengkulu (FMMB) dalam waktu dekat berjanji akan melayangkan surat gugatan Pergub No 31 Tahun 2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena Pergub tersebut bertentangan dengan Peraturan Mendagri serta bertentangan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Koordiator Lapangan (Korlap) FMMB, Anjang Sumitro disela-sela aksi demonya di gedung DPRD Provinsi, Senin (11/4/2022) mengatakan jika permintaan kita tidak dikabulkan maka dalam waktu dekat FMMB akan melayangkan surat gugatan melalui PTUN dan segera melaporkannya ke Kemendagri, MK dan bila perlu ke KPK untuk mengaudit ulang dana publikasi yang sudah dibayarkan pada bulan Oktober hingga Desember 2021 lalu.

Read More

“Pergub tersebut keluar 1 Oktober 2021 sedangkan pada bulan Oktober sampai Desember masih ada media yang melakukan pencairan,” katanya.

Ia menambahkan aksi FMMB ini hanya simpel dan tidak banyak tuntutan, hanya meminta agar Gubernur mencabut Pergub 31 tahun 2021 tersebut karena bertentangan dengan UU Pers.

Selain itu dalam pembahasan Pergub 31 tersebut Pemprov tidak melibatkan pelaku media baik dalam proses perencanaan, penyusunaan, pembahasan, penetapan dan pengundangan apalagi Pergub tersebut mengacu pada kerjasama dengan media.

Anjang menjelaskan pada bulan lalu FMMB sudah pernah melakukan aksi serupa dengan mendatangi kantor Gubernur dan kedatangan FMMB diterima Asisten I, Fahriza Razie yang didampingi Plt Kadis Kominfo Provinsi Bengkulu, Sri Hartika, M.Si.

“Dua minggu lalu FMMB sudah mengadakan hearing dengan Asisten II dimana beliau  mengatakan Pergub merupakan Produk Hukum yang sah maka untuk mencabut atau merevisi harus dilakukan pengkajian yang mendalam dan memerlukan berbagai masukkan serta harus di konsultasikan dengan Mendagri  sehingga butuh proses dan waktu,” kata Anjang Sumitro.

Baca Juga  DPRD Kota Gelar Paripurna Dengan Agenda Penetapan Propemperda Tahun 2022

Sedangkan ketika melakukan hearing dengan Komisi I DPRD Provinsi, Ketua Komisi I, Sri Rezeki berjanji akan mengeluarkan surat rekomendasi dan memanggil Gubernur Bengkulu terkait Pergub 31 dimana dalam Pergub tersebut diindikasikan terjadi pelanggaran terhadap Undang Undang Pers No 40 tahun 1999 dan bertentangan dengan Peraturan Permendagri.

Anjang sangat menyayangkan ketika melakukan aksi mempertanyakan hasil audensi dua minggu lalu baik dari DPRD maupun dari Pemprov tidak menemui titik temu dan sangat disayangkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah tidak mau menemui para wartawan dan pengusaha media yang tergabung dalam FMMB dan mewakilkannya kepada Asisten II.

Untuk menidaklanjuti permasalahan tersebut, FMMB akan kembali merapatkan barisan dan akan melayangkan surat gugatan ke PTUN dan melaporkannya ke Mendagri dan KPK.

Tuntutan FMMB dalam aksi demo tersebut pelaku media tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penyusunaan, pembahasan, penetapan,dan pengundangan dan bertentanggan dengan peraturan yang lebih tinggi, Yaitu:

  1. UU No 23 tahun 2014
  2. UU No 12 tahun 2011
  3. Peraturan Presiden no 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan.
  4. Peraturan Mendagri No 80 tahun 2015 JO permendagri No 120 tentang produk hukum Daerah.
  5. UU Nomor 40 Tahun 1999
  6. Permendagri 13 Pasal 25 Tahun 2011.

 

  1. Tergangunya kerukunaan antar warga insan pers dan perusaan yang memperkerjakan insan pers.
  2. Terganggunya akses insan pers terhadap pelayaanan publik dalam melakukan tugasnya.
  3. Media yang baru berdiri/kecil tidak memiliki kesempatan untuk berkarya (Bekerja sama terhadap Pemerintah Provinsi).
  4. Hapuskan aturan Verifikasi Kerjasama media dan Syarat UKW Dewan Pers.
  5. Menolak segala bentuk pembungkaman Kebebasan Pers.

 

Permintaan :

  1. Bekukan anggaran publikasi sebelum ada keputusan hukum yang jelas terhadap Pergub Nomor 31 Tahun 2021.
  2. Transparasi anggaran Publikasi kerjasama media di masing-masing OPD.
  3. Penyegaran di dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu.
  4. Normalisasi media center
  5. Standar Kerjasama Media seharusnya hanya Berdasarkan NIB dan pajak.
  6. Seluruh Media di Bengkulu yang legalitas perusahaan lengkap maka media tersebut berhak dan mendapatkan dana publikasi.
Baca Juga  PKB Satukan Tekad Menangkan Muhaimin Iskandar Pada Pilpres 2024  

(***)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *