Ombudsman RI Soroti Fenomena Minyak Goreng Langka

BuliranNews.Bengkulu – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (15/3/2022) menyoroti  fenomena “Minyak Goreng Ternyata Masih Tetap Langka”.

Merujuk pada Peraturan Presiden No 59 Tahun 2020, Pasal 2 ayat 6, minyak goreng merupakan salah satu barang kebutuhan pokok hasil industri, yang ketersediaannya dapat diatur oleh kebijakan pemerintah.

Read More

“Penyediaan minyak goreng merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, berupa barang publik (kebutuhan pokok) yang diselenggarakan oleh pemerintah serta menjadi misi negara dan  Ombudsman memiliki kewenangan dan atensi terhadap ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng bagi publik/masyarakat,” katanya.

Harga sawit semakin membaik, bahkan melebihi harga pokok produksinya seiring dengan peningkatan harga CPO internasional dan pemanfaatan minyak sawit dalam program biodiesel, dari 15% (B 15) di tahun 2015, menjadi 30% (B 30) di tahun 2020.

Pada tahun 2015, harga rata rata sawit sebesar Rp 1350/kg tbs (usia 10-20 tahun), sedangkan pada Februari 2022 harga sawit menjadi Rp 3500/kg tbs (Usia 10-20 tahun), atau mengalami peningkatan rata rata sebesar 22,7%/tahun

Harga rata rata CPO ex KPB (Kantor Pemasaran Bersama) diluar pajak, mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada Januari 2018, harga rata rata CPO sebesar Rp 7.845/kg. Pada Januari 2022 menjadi Rp 14.839/Kg. Dalam kurun waktu 4 tahun terjadi peningkatan harga CPO setara 22,2%/tahun.

Demikian juga harga rata rata CPO di future market mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Harga rata rata CPO future market di tahun 2019 sebesar $529/MT atau setara Rp 7.564/Kg dan sepanjang 2022 ini, harga rata rata CPO future market sebesar $1322/MT atau setara Rp 18.906/Kg. Dengan demikian dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun tersebut harga CPO future market meningkat sebesar 37,5%/tahun.

Peningkatan harga CPO, berdampak terhadap semakin mahalnya harga minyak goreng. Pada Desember 2019, harga rata rata minyak goreng adalah Rp 13.350/liter, sedangkan pada Desember 2021 harganya bergerak naik menjadi Rp 19.400/liter. Selama tiga tahun meningkat rata rata 15,01%/tahun.

Baca Juga  Anggota DPD RI Minta Pemerintah Tunda PPN Pertanian

Mencermati statistik perkembangan harga tersebut, CPO dan minyak goreng, maka tren harga minyak goreng akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Konsumen perlu menyadari fakta kecenderungan peningkatan harga minyak goreng ini. Indonesia Negara Produsen Sawit, haruskah konsumen Indonesia menikmati harga minyak goreng yang mahal?

Ini adalah politik penyediaan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Harga yang semakin mahal tentunya membawa keuntungan bagi para petani sawit dan perusahaan produsen CPO, namun membawa nestapa bagi konsumen minyak goreng Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah memikirkan berbagai upaya agar produsen/pelaku usaha tetap mendapatkan keuntungan dan konsumen mendapatkan jaminan ketersediaan dengan harga yang terjangkau.

Melalui kebijakan DMO dan DPO, serta HET Minyak Goreng, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah berupaya meramu kebijakan dalam menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, Minyak Goreng curah dibatasi paling mahal Rp 11.500/liter, Minyak Goreng Kemasan Sederhana dibatasi paling mahal Rp 13.500/liter dan Minyak Goreng Kemasan Premium dibatasi paling mahal Rp 14.000/liter. Dan itu semua harus berlaku disemua pasar.

Dengan penerapan DMO yang diikuti oleh DPO, pemerintah mengintervensi atau memaksa pelaku usaha untuk mengurangi keuntungannya dari aktifitas ekspor CPO dan olahannya (olein). Pengurangan keuntungan oleh pelaku usaha itu yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk minyak goreng sesuai dengan HET. Apakah ini berhasil? Isu Bergerak dari Minyak Goreng Mahal menjadi Minyak Goreng Langka dan Mahal.

Selama kurun waktu Februari Maret 2022. Ombudsman RI melakukan pemantauan harga minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia. Resume pemantauan harga yang terakhir ini meliputi 274 pasar dengan hasil sebagai berikut ini: a) Perubahan karakter pasar, dimana untuk pasar Modern, Ritel Modern, Ritel Tradisional seiring dengan berjalannya waktu semakin patuh terhadap ketentuan HET meskipun lambat. Pasar modern dari sebelumnya (22 Februari 2022) 69,85% menjadi 78,94% (14 Maret 2022).

Adapun ritel modern dari 57,14% menjadi 74,19% dan Ritel Tradisional dari 10,19% menjadi 16,67%. Kondisi terbalik pada pasar tradisional sebagai pasar paling banyak konsumen ternyata semakin menurun tingkat kepatuhannya terhadap HET dari sebelumnya 12,82% menjadi 4,25%. b) Adapun besaran harga berdasarkan data per 22 Februari 2022.

Baca Juga  Program Strategis Gubernur Bengkulu Optimalkan Infrastruktur Digital Mulai Dijajaki APJII

Harga rata-rata Minyak Curah di ritel tradisional Rp.15.500. Adapun rata-rata minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp. 16.000, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp.20.500. harga perwilayah dapat dicontohkan wilayah sumatera berkisar antara 13.650-25.100, harga rata-rata tertinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu minyak premium di pasar tradisional yang berkisar pada harga rata-rata Rp32.000 c) Besaran harga berdasarkan data per 15 Maret 2022 relatif stabil sesuai harga HET.

Namun untuk Kalimantan terdapat harga dengan rata-rata tertinggi sebesar Rp. 36.250, di Ritel Tradisional untuk minyak jenis premium. d) Ketersediaan minyak goreng berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman RI merujuk hasil pemeriksaan pada 22 Februari 2022 dibandingkan hasil pemeriksaan pada 15 maret 2022 untuk minyak curah ketersediaannya naik sebesar 2,5%. Adapun untuk minyak goreng kemasan sederhana ketersediaanya turun 12,7%. Lebih banyak lagi untuk premium ketersediaannya turun 31,11%.

Seiring dengan masih tetap langka dan tetap mahalnya minyak goreng, Kementrian Perdagangan, pada Tanggal 8 Maret 2022 menyampaikan kinerjanya dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan DMO. Hasilnya, selama kurun waktu 14 Feb 2022 – 8 Maret 2022, atau kurang lebih selama 3 minggu, pemberian ijin ekspor sebanyak 2,7 juta ton CPO dan olahannya. Dengan ekspor sebesar ini, mestinya DMO yang dikeluarkan pemerintah sebanyak 514 ribu ton CPO, namun demikian, DMO yang berhasil digelontorkan ke pasar sebesar 415.787 ton CPO atau setara 461.985 kilo liter. Jumlah ini ditenggarai sudah melebihi kebutuhan setiap bulannya, akan tetapi fakta dilapangan kelangkaan masih terjadi. Mengapa masih langka? Dugaan Penyebab Masih Langkanya Minyak Goreng.

Perbedaan data DMO yang dilaporkan dengan realisasinya. Realisasi DMO hanya akan terkonfirmasi dengan data yang mestinya dikumpulkan dari distributor. Pelaksanaan DMO tanpa diikuti oleh memasangkan antara eksportir CPO/olahannya dengan produsen minyak goreng. Tidak semua produsen minyak goreng mendapatkan CPO DMO dengan harga DPO.

Tidak semua produsen minyak goreng berorientasi ekspor. Sehingga kapasitas produksi minyak goreng diduga mengalami penurunan, untuk menghindari kerugian.  Masih terdapatnya panic buying.

Rumah Tangga/Pelaku usaha UMKM meningkatkan stok minyak goreng, sebagai respon terhadap belum adanya jaminan ketersediaan minyak goreng, terlebih lagi menghadapi puasa dan hari raya.

Baca Juga  Dinginnya Air Terjun Sengkuang, Surga Baru Traveler

Munculnya spekulan yang memanfaatkan kondisi disparitas harga yang sangat besar antara HET dengan harga di pasar tradisional yang sulit untuk diintervensi. Aktifitas spekulan ini juga yang memunculkan dugaan terjadinya penyelundupan minyak goreng.

Gagalnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Fungsi pengawasan tidak akan berhasil diterapkan ketika disparitas harga terjadi dengan gap yang sangat besar. Akar Permasalahan Kelangkaan.

Ombudsman Repebulik Indonesia, menilai bahwa akar permasalahan munculnya berbagai permasalahan yang timbul sebagai dampak stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng adalah tingginya disparitas antara harga DPO, HET dengan harga pasar. Disparitas harga berkisar antara Rp 8000-9000/Kg. Upaya Untuk Mengatasi Kelangkaan

Menghilangkan akar permasalahannya, yaitu disparitas harga, lepaskan kepada mekanisme pasar dengan tetap memberlakukan DMO untuk menjamin ketersediaan minyak goreng.

Dalam rangka menjamin ketersediaan minyak goreng, pemerintah perlu mengawasi secara ketat ekspor use cooking oil, didahului dengan memasukan ekspor jenis ini kedalam ekspor larangan terbatas.

Dampak dilepaskan ke mekanisme pasar adalah tingginya harga minyak goreng. Oleh karena itu pemerintah perlu melindungi kelompok masyarakat yang rentan seperti keluarga miskin dan UMKM dan mikro yang mengkonsumsi minyak goreng dalam bentuk curah. Opsi 1 : HET untuk Minyak Goreng Curah

DMO dan DPO tetap diberlakukan. Minyak Goreng kemasan premium dan sederhana dilepaskan dari kebijakan HET. Minyak Goreng curah tetap menggunakan HET dengan jaringan distribusi khusus di pasar pasar tradisional, dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan secara ketat dilakukan di wilayah wilayah perbatasan, baik jalur laut maupun jalur darat. Opsi 2 : Perlindungan Kelompok Rentan Kemahalan

DMO diberlakukan tanpa DPO. Melepas semua jenis minyak goreng ke mekanisme pasar, dan pemerintah fokus melayani terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemahalan yaitu masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro dan UMKM melalui mekanisme bantuan langsung tunai BLT.

Agar tidak membebankan APBN, untuk keperluan BLT, pemerintah dapat meningkatkan pajak dan levy ekspor produk turunan CPO seperti RBD Palm Olein, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin dan PFAD (***)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *