FMMB Akan Sambangi BPK RI Terkait Pergub No 31

BuliranNews.Bengkulu – Media massa di Provinsi Bengkulu di hebohkan dengan terbitnya Peraturan Gubenur (Pergub) Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggarakan Pemerintah Provinsi Bengkulu.  Dengan terbitnya Pergub tersebut sangat merugikan para penggiat media massa di Provinsi Bengkulu.

Dengan Keluarnya Pergub tersebut puluhan Pimpinan maupun Owner Perusaan Media Massa (Pers) yang tergabung dalam Forum Media Massa Bengkulu (FMMB) merapatkan barisan dan melaksanakan rapat koordinasi terkait PERGUB tersebut, Rabu (9/3/2022)  bertempat di Kantor Redaksi Cakra.id.

Read More

Koordinator FMMB Bengkulu, Anjang Sumitro mengatakan, Pergub yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu pada 1 Oktober 2021 lalu sangat bertolak belakang dengan situasi perusahaan pers yang ada pada saat ini.

“Pergub ini sudah diundangkan, tapi apa yang memberatkan pada kondisi saat ini?, pasal (15) ayat (3) huruf (a) berbunyi perusahaan pers harus terdaftar dan terverifikasi administrasi di dewan pers.” Ungkapnya.

Lanjut Anjang atau yang sering disapa Dadang, “jadi gimana, langkah yang akan sama-sama kita ambil dan sepakati adalah kita akan melaksanakan hearing (audensi) dengan Gubernur Bengkulu terkait Pergub ini.” Singkatnya.

Berbeda dengan argumen dadang, juru bicara FMMB Aurego Jaya menambahkan, dalam persoalan ini ada baiknya terlebih dulu Audensi Ke BPK RI Perwakilan Bengkulu.

“Menurut pandangan saya ada baiknya kita audensi ke BPK RI Perwakilan Bengkulu, sebelum kita menghadap Gubernur,” ucap Aurego.

Untuk diketahui, puluhan Pimpinan maupun Owner Perusaan Media Massa (Pers) yang tergabung dalam Farum Media Massa Bengkulu tersebut juga hadir ditengah – tengah rapat ketua asosiasi media diantaranya Ketua JMSI, Ketua AMBO, Perwakilan MIO dan Perwakilan MOI

Baca Juga  Sijago Merah Kembali Mengamuk di Kota Bengkulu, Kali Ini Giliran Kantor DPRD Kota

Sebagai Informasi, Peraturan Gubenur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggarakan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2021, serta rekan – rekan Farum Media Massa Bengkulu sepakat akan melaksanakan audensi ke BPK RI Perwakilan Bengkulu. (red)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *