Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Dicopot Terkait Tolak Layani Balita Kejang Panas

BuliranNews.Kota Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu mencopot Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Muara Bangkahulu karena petugas menolak melayani seorang balita yang mengalami kejang dan panas tinggi (Step).

Akibat penolakan tersebut Pelayanan Puskesmas Muara Bangkahulu di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu menjadi sorotan dan perhatian warga baru-baru ini. Bagaimana tidak, para pegawai puskesmas di sini di cap warga tak memberikan pelayanan terbaik.

Read More

Seperti yang viral di facebook (FB) melalui akun @Maiko Putra dan @Delfy Koko. Akun tersebut memberikan informasi apa yang terjadi (insiden) dengan pelayanan puskesmas Muara Bangkahulu saat itu dan menyarankan warga sekitar apabila ada pasien sekarat untuk tidak dibawa ke puskesmas tersebut.

la bercerita, ada anak balita umur 1 tahun terkena step (kejang demam) pergi ke puskesmas Muara Bangkahulu. Tak enaknya mereka mendapatkan penolakan dan tak ada bantuan upaya dari pihak puskesmas.

Setelah itu, pihak keluarga meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, tapi pihak puskesmas menyarankan mencari angkot untuk membawanya. Hal ini lantaran sudah di luar jam dinas (kerja).

Distatus FB tersebut, @Maiko Putra meminta Walikota Bengkulu Helmi Hasan melakukan tindakan dan mempertimbangkan hal tersebut semata- mata untuk keselamatan masyarakat sekitar dan tak ingin kejadian serupa terulang lagi.

Mendengar hal tersebut, Walikota Bengkulu Helmi Hasan langsung bertindak, ia mengutus Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, Sekretaris Daerah (Sekda) Arif Gunadi, Asisten II Saipul Apandi, Plt Asisten I Tony Elfian, Plt Asisten III Eka Rika Rino, Kadis Kominfo Eko Agusrianto, Kepala BKPP Achrawi, Kasatpol PP Yurizal, Plt Dinkes Sri Martiana, Camat Muara Bangkahulu Asnawi Amri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca Juga  DPRD Mukomuko Gelar Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Mukomuko

Setiba di puskesmas Muara Bangkahulu, Kamis (3/2/2022), Wawali Dedy dan jajarannya mendengarkan berbagai penjelasan dari pihak yang bersangkutan saat insiden penolakan balita terjadi. Dedy pun sangat menyesali insiden yang terjadi, dan langsung meminta maaf atas kelalaian petugas puskesmas Muara Bangkahulu terkait pelayanan yang kurang baik untuk masyarakat.

“Ini soal kemanusiaan, ini sudah pernah kejadian sebelumnya. Hal ini sama saja seperti menampar wajah kota. Padahal kita saat ini sudah kerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik. Di sini kita minta jangan tidak sensitif, apalagi kondisinya mendesak dan balita itu butuh bantuan,” ucap Dedy.

Atas kejadian ini, Dedy kembali menegaskan bahwa Pemkot Bengkulu meminta maaf atas kejadian yang terjadi.

“Akan ada keputusan nantinya. Saya tegaskan Pemkot memohon maaf. Ini bukan karena disengaja, ini soal aturan tetapi itu sedikit kaku. Seharusnya jangan seperti itu dan tak harus kaku dengan aturan. Karena kita tak boleh membiarkan orang sekarat yang memohon bantuan, itu kesalahan kita. Ini sudah viral dan kita akan mengambil tindakan tegas serta hadirnya kita di sini ialah itikad baik untuk meminta maaf dan menyelesaikan hal ini,” tuturnya.

Ia kembali menegaskan, kejadian tersebut tidak akan ditolerir dan akan ada tindakan tegas.

“Secara aturan memang puskesmas itu tidak lagi melayani perawatan di atas jam kerja. Nah, kejadian ini di atas jam kerja, kelalaian petugas kami terlalu kaku menerjemahkan aturan itu. Tetapi itu pun tidak boleh ditolerir, kami tetap mengevaluasi dan kami sudah mengatakan yang tegas akan ada sanksi bagi mereka-mereka yang kurang sensitif terkait soal kemanusiaan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Eko Agusrianto bersama Asisten II Saipul Apandi dan Plt Asisten I Eka Rika Rino, dan Kepala BKPP Achrawi melakukan konferensi pers dan menyampaikan permohonan maaf Pemkot Bengkulu.

Baca Juga  PKB Satukan Tekad Menangkan Muhaimin Iskandar Pada Pilpres 2024  

“Kami atas nama pemkot menyampaikan permohonan maaf. Meskipun kita tahu bahwa anak tersebut adalah warga dari Benteng, tapi lagi-lagi seperti yang sering disampaikan oleh pak walikota dan wakil walikota bahwa alasan kemanusiaan ini menjadi suatu tolok ukur. Jadi, ketika bicara kemanusiaan itu tidak bicara ras, suku, daerah, semua warga berhak dapat pelayanan kesehatan,” ujar Eko.

Ia berharap kejadian serupa tak kembali terulang di puskesmas lainnya. Sebagai konsekuensinya, Pemkot akan mengambil tindakan tegas atas kejadian ini.

“Sebagai konsekuensi, Pemkot mengambil suatu kebijakan, satu keputusan, suka tidak suka, kami ada semacam suatu shock therapy agar ke depan kejadian seperti ini tidak terulang. Maka dengan segala hormat Plt kadis kesehatan akan diganti, Kepala Puskesmas diganti, termasuk petugas yang kemarin menangani, menerima, itu untuk sementara ditarik ke Dinas Kesehatan,” tambahnya.

Ke depan, Pemkot akan lebih memberikan pemahaman lagi kepada seluruh Kepala Puskesmas terkait standar pelayanan kesehatan.

“Nanti akan kita adakan pertemuan kepada seluruh puskesmas. Kita menjelaskan bahwa puskesmas, tenaga medis, ini harus dipahami bahwa dia harus memiliki tanggung jawab moral, siap 24 jam karena panggilan tugas atau panggilan profesi,” tuturnya.

Kata Eko, hal inilah yang akan ditanamkan kepada seluruh pegawai puskesmas. “Ini yang akan kita tanamkan kepada seluruh tenaga medis, kepada seluruh pejabat-pejabat struktural, khususnya di tenaga kesehatan mulai dari kepala dinas, Kabid, Kasi, kepala Puskesmas, termasuk perangkat di bawah, bahwa yang namanya tenaga medis profesi itu adalah tanggung jawab profesi,” jelasnya.

Terakhir, ia ingin hal jadi pembelajaran apalagi untuk tenaga medis dan tidak menutup kemungkinan ini juga pembelajaran bagi ASN, bagi pejabat yang lain, karena profesi ASN adalah pelayan, masyarakat sebagai raja.(***).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *